KETIKA RAKYAT APATIS, POLITIK MENENTUKAN NASIB MEREKA SECARA DIAM-DIAM

Politik seringkali dianggap sebagai ranah yang kotor, rumit, dan jauh dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Pandangan ini tidak jarang memicu sikap apatis, di mana banyak orang memilih untuk tidak peduli atau tidak terlibat dalam proses politik. Namun, di balik ketidakpedulian tersebut, politik terus berputar dan secara diam-diam membentuk setiap aspek kehidupan kita. Artikel ini akan mengupas tuntas bagaimana apatisme politik dapat membuat rakyat rentan terhadap kebijakan yang mungkin tidak mereka pahami, bahkan merugikan.

 

 

Apatisme Politik ~ Sebuah Definisi dan Akar Masalah

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), apatis berarti acuh tak acuh, tidak peduli, atau masa bodoh. Dalam konteks politik, apatisme politik adalah sikap ketidakpedulian atau ketidaktertarikan terhadap urusan politik dan perkembangannya. Individu yang apatis cenderung enggan terlibat dalam proses politik, bahkan enggan menggunakan hak pilihnya. Sikap ini bisa muncul akibat kekecewaan, ketidakpercayaan terhadap sistem, atau minimnya pemahaman akan pentingnya partisipasi politik.

 

Beberapa faktor pendorong apatisme politik meliputi anggapan bahwa aksi politik adalah hal yang sia-sia dan lemahnya dorongan untuk berpartisipasi. Selain itu, citra buruk politik yang identik dengan perebutan kekuasaan, korupsi, dan janji-janji manis yang tak terealisasi juga menjadi penyebab utama. Di era digital saat ini, di mana informasi mudah diakses, kekhawatiran akan apatisme di kalangan anak muda semakin meningkat, padahal mereka adalah pilar penerus bangsa.

 

 

Dampak Nyata Apatisme pada Kehidupan Sehari-hari

 

Mungkin banyak yang berpikir bahwa politik adalah urusan para elite di gedung pemerintahan, jauh dari meja makan keluarga atau bangku sekolah anak-anak. Namun, ini adalah pemahaman yang keliru. Keputusan politik memiliki dampak langsung dan tidak langsung pada setiap sendi kehidupan masyarakat.

 

Harga Kebutuhan Pokok: Kebijakan ekonomi pemerintah, seperti subsidi atau pajak, secara langsung memengaruhi harga barang dan jasa di pasar. Ketika masyarakat apatis dan tidak mengawal kebijakan ini, mereka akan menjadi korban kenaikan harga atau kelangkaan yang tidak masuk akal.

Pendidikan: Anggaran pendidikan, kurikulum, hingga kualitas guru adalah hasil dari keputusan politik. Pemangkasan anggaran pendidikan, misalnya, jelas berdampak besar pada masa depan bangsa. Jika masyarakat abai, kualitas pendidikan bisa menurun dan generasi mendatang yang akan menanggung akibatnya.

Pajak: Setiap rupiah pajak yang kita bayarkan ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh wakil rakyat. Kebijakan fiskal pemerintah, baik ekspansif maupun kontraktif, melibatkan penentuan tingkat pajak. Tanpa pengawasan, kebijakan pajak bisa memberatkan rakyat kecil sementara menguntungkan golongan tertentu.

Pekerjaan dan Ekonomi: Kebijakan investasi, regulasi ketenagakerjaan, dan paket kebijakan ekonomi pemerintah memiliki dampak signifikan terhadap ketersediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Undang-undang seperti Omnibus Law, yang bertujuan menarik investasi, terkadang menuai kontroversi karena dianggap mengabaikan hak-hak pekerja.

Kebebasan Berbicara dan Hak Asasi: Undang-undang yang mengatur kebebasan berekspresi, hak berkumpul, hingga perlindungan data pribadi adalah produk politik. Ketika rakyat tidak menyuarakan kepedulian terhadap isu-isu ini, ruang demokrasi bisa menyempit dan hak-hak dasar terancam.

 

 

Politik Berproses dalam Diam ~ Studi Kasus dan Contoh

 

Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan presiden di Indonesia pada tahun 2019 (81,97%) dan 2024 (81,78%) menunjukkan adanya peningkatan kesadaran politik. Namun, di sisi lain, persentase golongan putih (golput) pada pemilu legislatif 2019 masih cukup tinggi, yaitu 29,68%. Angka golput ini, meskipun menurun pada pilpres, tetap menjadi indikasi bahwa sebagian masyarakat masih memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya.

 

Sikap golput ini sangat berbahaya dalam negara demokrasi karena dapat mengarah pada krisis legitimasi kekuasaan. Ketika banyak suara tidak terwakili, kebijakan yang dihasilkan berpotensi hanya mencerminkan kepentingan segelintir orang yang aktif berpolitik.

 

Demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Makna ini menegaskan bahwa rakyat menempati posisi penting yang menentukan arah kebijakan negara.

 

Contoh nyata kebijakan yang menuai kontroversi dan berdampak pada masyarakat adalah pemangkasan anggaran pendidikan, pengangkatan staf khusus dari kalangan selebritas, serta revisi UU TNI. Kebijakan-kebijakan ini, yang seringkali tidak diikuti secara detail oleh masyarakat apatis, dapat menimbulkan pertanyaan besar mengenai keberpihakannya pada rakyat.

 

Selain itu, kebijakan seperti penyediaan jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan) yang bertujuan baik, namun dalam implementasinya sering dikeluhkan kualitas layanan yang tidak merata, juga menjadi dilema bagi masyarakat. Demikian pula dengan kebijakan pembangunan infrastruktur yang meskipun memudahkan akses, seringkali merugikan petani dan penduduk lokal karena pembebasan lahan tanpa ganti rugi yang layak.

 

 

Mengapa Kita Harus Peduli?

 

Ketidakpedulian terhadap politik bukanlah solusi, melainkan justru membuka celah bagi kepentingan-kepentingan tertentu untuk mendominasi. Ketika rakyat menarik diri, mereka menyerahkan kekuasaan penuh kepada para pembuat kebijakan, yang mungkin saja tidak memiliki visi yang sejalan dengan kesejahteraan umum.

 

1.   Mencegah Kebijakan yang Merugikan

Partisipasi aktif masyarakat, baik melalui pemilihan umum maupun pengawasan kebijakan, adalah benteng terakhir untuk mencegah lahirnya kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.

 

2.   Menciptakan Akuntabilitas

Dengan peduli, masyarakat dapat menuntut akuntabilitas dari para pemimpin dan wakil rakyat. Mereka akan lebih berhati-hati dalam membuat keputusan jika tahu ada pengawasan ketat dari publik.

 

3.   Mewujudkan Kesejahteraan Bersama

Demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Peningkatan kualitas partisipasi pemilih diharapkan dapat menghasilkan pemimpin terbaik yang mampu memperjuangkan kesejahteraan bersama.

 

 

Membangun Kesadaran Politik ~ Langkah ke Depan

 

Untuk mengatasi apatisme politik, diperlukan upaya kolektif dari berbagai pihak. Pemerintah, lembaga pendidikan, media massa, hingga individu memiliki peran penting dalam menumbuhkan kesadaran politik.

 

1.   Pendidikan Politik yang Inklusif

Sosialisasi dan pendidikan politik sejak dini, terutama bagi generasi muda, sangat krusial. Ini bukan hanya tentang tata cara memilih, tetapi juga pemahaman tentang struktur pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta dampak kebijakan.

 

2.   Transparansi dan Akses Informasi

Pemerintah harus lebih transparan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Informasi yang mudah diakses dan dipahami akan mendorong masyarakat untuk lebih terlibat.

 

3.   Menciptakan Ruang Partisipasi Aman

Masyarakat perlu diberikan ruang yang aman untuk menyuarakan aspirasi, kritik, dan masukan tanpa rasa takut akan risiko sosial atau politik.

 

4.   Peran Media dan Teknologi

Media dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat dengan menyajikan informasi politik secara objektif dan mudah dicerna. Pemanfaatan media digital yang relevan juga penting untuk menjangkau generasi muda.

 

 

Kesimpulan

 

Apatisme politik adalah bahaya laten yang dapat mengancam rapuhnya persatuan dan demokrasi. Ketika rakyat memilih untuk tidak peduli, mereka secara tidak langsung memberikan cek kosong kepada para politisi untuk menentukan arah negara. Harga kebutuhan pokok, kualitas pendidikan, besaran pajak, ketersediaan lapangan kerja, hingga kebebasan berbicara, semua adalah buah dari keputusan politik yang dibuat, seringkali dalam keheningan ketidakpedulian. Sudah saatnya kita menyadari bahwa politik bukanlah urusan orang lain, melainkan urusan kita semua. Dengan berpartisipasi aktif dan mengawal setiap proses politik, kita turut menentukan nasib diri sendiri dan masa depan bangsa yang lebih baik. Jangan biarkan politik menentukan masa depan kita secara diam-diam.

 

Spirov Lengking, 620260300742